Yogyakarta (08/01/2025) – Salah satu masalah utama yang diangkat dalam konteks Papua adalah pembatasan kebebasan pers yang menciptakan situasi unik di wilayah tersebut. Berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, seperti Jawa, yang kebebasan persnya lebih baik, Papua sering kali menjadi wilayah tertutup bagi wartawan, terutama wartawan asing. Situasi ini mencerminkan kondisi yang oleh Ross Tapsell disebut sebagai subnational authoritarianism. Istilah ini merujuk pada wilayah tertentu dalam negara yang secara umum demokratis, tetapi menunjukkan kecenderungan otoritarian dalam pengelolaan isu-isu lokal, termasuk kebebasan media.
BBC World Service, sebagai media global, memiliki rekam jejak dalam memberitakan isu-isu Papua. Media ini sering mengangkat tema-tema seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seruan untuk referendum, konflik militer, serta tantangan sosial-ekonomi seperti stunting. BBC menggunakan pendekatan yang menyeluruh dalam liputannya, dengan tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga menggali latar belakang sejarah dan perspektif berbagai pihak yang terlibat. Sebagai contoh, pemberitaan tentang referendum di Papua sering kali dibingkai dalam konteks perjuangan kelompok pro-kemerdekaan, dengan menyoroti tantangan yang mereka hadapi, seperti tekanan dari aparat keamanan dan kurangnya akses untuk menggalang dukungan internasional (Tapsell, 2017).
Selain itu, pelanggaran HAM di Papua sering kali menjadi fokus utama dalam pemberitaan BBC. Media ini kerap menyoroti laporan dari organisasi HAM internasional dan lokal, serta memberikan ruang bagi suara masyarakat Papua yang menjadi korban. Dalam konteks konflik militer, BBC membingkai isu ini dengan melihat dinamika hubungan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Mereka juga membahas dampak dari konflik tersebut terhadap warga sipil, seperti pengungsian massal dan kerusakan infrastruktur (Amnesty International, 2021).
Dalam membingkai isu-isu Papua, BBC dapat berfungsi sebagai issues intensifier, conflict diminisher, atau bahkan conflict resolution facilitator. Sebagai issues intensifier, BBC menyoroti aspek-aspek yang sering kali diabaikan oleh media lokal, seperti ketimpangan pembangunan dan pelanggaran HAM sistemik. Di sisi lain, sebagai conflict diminisher, media ini memberikan konteks yang lebih luas untuk mendorong pemahaman mendalam tentang akar konflik di Papua, sehingga mengurangi persepsi simplifikasi masalah. Akhirnya, dalam beberapa kasus, BBC berupaya menjadi conflict resolution facilitator dengan memberikan ruang bagi dialog antara berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan, melalui wawancara dan diskusi panel (BBC News, 2022).
Isu Referendum dan Framing Media
Salah satu isu yang sering diangkat oleh BBC adalah seruan untuk referendum di Papua. Dalam pemberitaannya, BBC kerap memberikan perhatian pada sejarah Papua, khususnya integrasi wilayah tersebut ke dalam Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang kontroversial dan dianggap tidak demokratis oleh banyak pihak internasional. BBC membingkai referendum sebagai isu hak menentukan nasib sendiri, sering kali dengan mengutip pendapat akademisi, aktivis HAM, dan organisasi internasional yang mendukung hak ini (MacLeod, 2019). Di sisi lain, BBC juga memberikan ruang bagi narasi pemerintah Indonesia yang menegaskan Papua sebagai bagian integral dari wilayah NKRI.
Dalam konteks ini, BBC dapat berperan sebagai issues intensifier, mengingat peliputannya yang sering kali menyoroti dinamika politik lokal di Papua serta suara kelompok pro-kemerdekaan. Media ini juga memberikan gambaran tentang upaya advokasi di tingkat internasional yang dilakukan oleh diaspora Papua. Liputan seperti ini dapat memengaruhi persepsi global tentang legitimasi referendum di Papua, baik mendukung maupun menentang.
Pelanggaran HAM: Sorotan Utama
Pelanggaran HAM adalah salah satu isu yang terus menjadi sorotan dalam pemberitaan BBC tentang Papua. Media ini kerap mengangkat laporan kekerasan oleh aparat keamanan, baik dalam operasi militer maupun dalam penanganan demonstrasi damai. BBC juga sering memberikan perhatian pada kondisi tahanan politik Papua, termasuk aktivis yang dipenjara karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, yang dianggap simbol separatisme oleh pemerintah Indonesia (Human Rights Watch, 2020).
Dalam membingkai isu ini, BBC mengedepankan perspektif korban dan keluarga mereka. Media ini bekerja sama dengan organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch untuk memperkuat laporan mereka. Selain itu, BBC sering memberikan konteks historis tentang bagaimana pelanggaran HAM di Papua merupakan masalah yang berlangsung lama dan sistemik. Dalam hal ini, BBC berfungsi sebagai conflict diminisher dengan mengungkapkan akar masalah yang lebih dalam, sehingga membuka ruang diskusi untuk penyelesaian konflik.
Konflik Militer dan Dampaknya
Konflik militer antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Papua juga menjadi isu utama yang diberitakan BBC. Media ini membingkai konflik ini sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas antara pusat dan daerah di Indonesia. Dalam pemberitaannya, BBC sering menyoroti korban sipil yang terjebak di tengah konflik, seperti warga yang mengungsi akibat operasi militer.
BBC juga memberikan perhatian pada upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat infrastruktur dan ekonomi di Papua sebagai bagian dari strategi untuk meredam konflik. Namun, media ini tidak segan-segan mengkritik pendekatan keamanan yang dianggap tidak efektif dan justru memperburuk situasi (BBC Indonesia, 2021). Dalam konteks ini, BBC dapat berfungsi sebagai conflict resolution facilitator dengan mengedepankan narasi yang mendorong dialog antara pihak-pihak yang terlibat.
Penulis: Roni Arli Rahardi (Mahasiswa HI UTY & Deputi Kajian & Bacaan LMND Sleman)
