Jakarta (15/03/2025) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama Gerakan Mahasiswa Jabodetabek-Banten menggelar agenda konsolidasi kebangsaan yang dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama di Gedung Juang 45, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025). Acara ini bertujuan untuk memperkuat gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan isu-isu kebangsaan yang krusial.
Koordinator konsolidasi, Betran Sulani, menegaskan bahwa agenda ini merupakan langkah untuk mendorong mahasiswa lebih progresif dalam memperjuangkan isu-isu utama. “Mahasiswa memiliki sejarah panjang dalam gerakan perubahan. Sejak reformasi bergulir, mahasiswa selalu menjadi pelopor dalam mengawal kebijakan pemerintah. Yang baik harus kita dukung, yang salah harus dikritisi, dan kebijakan yang merugikan rakyat harus kita lawan,” ujar Betran.
Lebih lanjut, Betran mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya berencana menyelenggarakan Jambore Nasional guna mengonsolidasikan BEM dan gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia.
Konsolidasi ini juga diisi dengan diskusi bertajuk “Problematika Efisiensi Anggaran di Bidang Pendidikan.” Hadir sebagai narasumber Dr. Berry Juliadi, S.Si., M.Si. (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek), Dominggus Oktavianus (Dewan Pembina Nalar Bangsa), serta Syamsul Ma’arif sebagai perwakilan mahasiswa.
Dalam pemaparannya, Dr. Berry menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan karena adanya pos-pos yang dianggap tidak produktif, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas. Namun, ia menegaskan bahwa anggaran beasiswa tidak akan terkena efisiensi.
“Efisiensi hanya menyasar belanja ATK, perjalanan dinas, dan beberapa bantuan operasional (BOPTN), meski masih diperjuangkan agar jumlah pemotongannya tidak besar,” ujar Berry.
Sementara itu, Dominggus Oktavianus menambahkan bahwa efisiensi anggaran telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk merespons perkembangan situasi geopolitik global.
“Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran berupaya melanjutkan kebijakan sebelumnya sekaligus melakukan terobosan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ungkap Dominggus.
Ia juga menyoroti kebijakan hilirisasi dan industrialisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah baru saja membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai basis utama konsolidasi ekonomi nasional.
“Jika strategi ini berhasil, maka masalah di sektor pendidikan juga dapat diselesaikan,” tambahnya.
Syamsul Ma’arif dalam kesempatan tersebut menyoroti permasalahan mendasar dalam pendidikan, yakni liberalisasi dan komersialisasi. Ia menilai reformasi yang diperjuangkan mahasiswa pada 1998 belum sepenuhnya mengubah sistem pendidikan yang masih mewarisi pola Orde Baru.
“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi payung hukum yang melegitimasi liberalisasi pendidikan,” kata Syamsul.
Menurutnya, status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dalam UU Sisdiknas memberikan kewenangan otonom kepada perguruan tinggi tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini, lanjutnya, berakibat pada tumpang tindih kebijakan antara perguruan tinggi di bawah kementerian maupun non-kementerian, yang justru menerima alokasi anggaran lebih besar dibanding Kementerian Pendidikan.
Syamsul menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak efisiensi anggaran, namun menekankan agar pemotongan anggaran hanya dilakukan pada belanja yang tidak produktif.
“Kami menolak efisiensi anggaran pada BOPTN yang mencakup riset dan teknologi. Anggaran yang dialokasikan harus tetap berada dalam sektor pendidikan, misalnya dari efisiensi belanja ATK dialihkan ke sektor beasiswa,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan BEM dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya:
- Universitas Bung Karno
- Universitas Kristen Indonesia
- Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia
- Universitas Islam Jakarta
- Universitas Jayabaya
- Universitas Terbuka
- Institut of Business Law and Management
- Universitas Indraprasta PGRI
- STEBANK Islam
- Universitas Bina Bangsa
- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Universitas Primagraha
- Universitas Pamulang Serang
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya Banten
- Universitas Negeri Jakarta
- UIN SMH Banten
- UNMA Banten
Dengan agenda ini, diharapkan gerakan mahasiswa semakin solid dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Penulis: Fikar
