Jakarta (31/07/2024) – Sejak pemekaran tahun 2004, Kabupaten Melawai terus melakukan pembangunan. Namun, pembangunan yang dilakukan selama ini belum sesuai dengan ekspektasi publik. Berbagai rentetan peristiwa korupsi belakangan ini semakin masif dan menghantui kemajuan Kabupaten Melawai. Ironisnya, ada dugaan kuat yang menyeret Bupati aktif Kabupaten Melawai terkait penyalahgunaan Dana Operasional Bantuan Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2023.
Tidak hanya itu, ada pula kasus korupsi yang menyeret petinggi partai politik dan bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua DPD Golkar Melawai, Masyur, dan Ketua DPW Partai Umat, Bambang Widiyanto, terlibat dalam kasus korupsi pengadaan bantuan gerobak bagi UMKM pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2018-2019 dengan nilai anggaran Rp76 miliar. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2023.
Juru Bicara Mahasiswa Berantas Korupsi (Mabes), dalam keterangan konferensi persnya, menyampaikan, “Di mata hukum semua warga negara posisinya sama. Polri harus segera menahan Ketua DPD Golkar Melawai dan Ketua DPW Partai Umat karena mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jangan sampai ada pelaku koruptor yang dilindungi,” tegas Husein, Juru Bicara Mabes, pada rabu, 31 Juli 2024 di Jakarta.
Sementara itu, terkait kasus yang menyeret Bupati aktif Kabupaten Melawai, Husein mendesak KPK RI agar segera memanggil yang bersangkutan.
“KPK RI harus segera memanggil Bupati Melawai, karena berdasarkan hasil investigasi kami, yang bersangkutan diduga kuat terlibat dalam korupsi dana operasional kesehatan tahun 2023,” pungkasnya.
