Yogyakarta (08/01/2025) – Tempo adalah salah satu media ternama di Indonesia yang sering menampilkan narasi kritis dan penuh kontroversi, menarik perhatian netizen dan pemerhati politik. Dikenal dengan pendekatan oposisi terhadap pemerintah, Tempo membangun reputasi sebagai media yang secara konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam isu-isu terkait Papua, Tempo juga memainkan peran penting dengan menyuarakan berbagai permasalahan yang sering kali tidak diangkat oleh media arus utama lainnya, terutama dalam konteks hak asasi manusia (HAM), konflik bersenjata, dan pendekatan keamanan.
Salah satu isu yang sering diangkat oleh Tempo adalah kebebasan pers di Papua. Dalam artikel “Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Usut Serangan Molotov ke Redaksi Jubi di Papua”, Tempo menyoroti aksi teror terhadap kantor redaksi Jubi, sebuah media lokal yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Artikel ini menyoroti ancaman yang dihadapi oleh media independen di Papua, yang menjadi simbol penting kebebasan informasi di wilayah tersebut.
Selain itu, isu kekerasan di Papua juga menjadi perhatian utama Tempo. Dalam artikel “Jejak Kekerasan di Tanah Papua”, Tempo tidak hanya mengungkap data kekerasan yang terjadi tetapi juga memberikan rekomendasi langkah-langkah penyelesaian konflik, seperti pendekatan dialogis dan inklusif, yang diharapkan mampu mengurangi eskalasi kekerasan. Tempo menggunakan data dan wawancara dengan berbagai pihak untuk menunjukkan bagaimana pola kekerasan terus berulang di Papua, sering kali melibatkan aktor negara dan kelompok bersenjata.
Isu kebijakan keamanan juga menjadi fokus pelaporan Tempo, seperti yang terlihat dalam artikel “TNI Bentuk Batalion Baru di Papua, Pengamat Militer: Pola Pendekatan Keamanan Tak Jawab Persoalan”. Dalam laporan ini, Tempo mengkritisi pendekatan militeristik yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dengan mengutip pandangan pengamat militer, Tempo menyoroti bahwa pembentukan batalion baru justru memperburuk situasi dengan meningkatkan potensi pelanggaran HAM dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Papua.
Tempo membingkai isu Papua dengan pendekatan kritis yang menyoroti dampak negatif dari kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal kebebasan pers, pelanggaran HAM, dan pendekatan keamanan. Dalam pemberitaan kebebasan pers, seperti pada artikel tentang serangan terhadap kantor redaksi Jubi, Tempo menggarisbawahi ancaman terhadap media independen di Papua sebagai bagian dari upaya pembungkaman suara kritis. Framing ini menempatkan kebebasan pers sebagai elemen fundamental yang sering terabaikan dalam kebijakan pemerintah.
Isu pelanggaran HAM juga mendapatkan sorotan kuat dari Tempo. Dalam artikel seperti “Jejak Kekerasan di Tanah Papua”, Tempo mengungkap pola kekerasan yang berulang di Papua, baik yang melibatkan aktor negara maupun kelompok bersenjata. Dengan menghadirkan data dan wawancara dari berbagai sumber, Tempo membangun narasi bahwa masalah ini adalah bagian dari krisis struktural yang memerlukan perhatian nasional dan internasional. Tempo tidak hanya mengkritisi pemerintah, tetapi juga menawarkan rekomendasi, seperti pendekatan dialogis dan inklusif, untuk mengurangi eskalasi konflik.
Pada isu kebijakan keamanan, Tempo konsisten mengkritisi pendekatan militeristik pemerintah, seperti pembentukan batalion baru di Papua. Dalam laporan “TNI Bentuk Batalion Baru di Papua, Pengamat Militer: Pola Pendekatan Keamanan Tak Jawab Persoalan”, Tempo mengaitkan kebijakan ini dengan potensi meningkatnya pelanggaran HAM dan ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap negara. Framing ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan keamanan yang represif tidak hanya gagal menyelesaikan konflik tetapi juga memperburuk situasi.
Dengan konsistensi narasi yang kritis, Tempo membingkai isu Papua sebagai krisis multidimensional yang melibatkan berbagai aspek, seperti politik, sosial, ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, Tempo tidak hanya mengangkat permasalahan yang terjadi, tetapi juga menyoroti pentingnya solusi berbasis keadilan, dialog inklusif, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Papua. Dalam setiap laporannya, Tempo membangun narasi yang menempatkan kebijakan pemerintah di bawah lensa kritis, mendorong wacana publik untuk lebih cermat dalam mengevaluasi tindakan negara terhadap wilayah yang telah lama menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional.
Framing yang dilakukan oleh Tempo memperlihatkan bahwa masalah Papua tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan represif atau kebijakan sepihak. Sebaliknya, Tempo sering menekankan perlunya dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, aktivis HAM, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini memberikan sudut pandang alternatif yang mendalam dan berbasis data, sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami kompleksitas isu Papua tanpa bias atau pengaruh dari kepentingan politik tertentu.
Lebih jauh lagi, Tempo juga berperan sebagai media as conflict resolution, sebuah fungsi yang melampaui sekadar penyampaian informasi. Dengan secara aktif mengangkat rekomendasi dan pendekatan solutif, Tempo berkontribusi pada upaya penyelesaian konflik di Papua. Misalnya, dalam berbagai artikel dan laporan investigasi, Tempo menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua sebagai langkah awal menuju rekonsiliasi. Narasi yang dibangun oleh Tempo menegaskan bahwa dialog ini tidak hanya harus bersifat formal, tetapi juga mendalam, melibatkan elemen-elemen budaya dan nilai-nilai lokal yang relevan untuk mencapai pemahaman bersama.
Selain dialog, Tempo juga sering mengkritisi pendekatan militeristik yang diterapkan pemerintah dalam menangani konflik di Papua. Dengan mengedepankan analisis dari para ahli, Tempo menyoroti bagaimana pendekatan keamanan yang represif justru berisiko meningkatkan eskalasi konflik dan pelanggaran HAM. Dalam laporan mereka, Tempo mendorong langkah-langkah reformasi dalam pendekatan keamanan, seperti mengutamakan program pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat Papua dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Pendekatan berbasis data yang diterapkan Tempo menjadi salah satu kekuatan utama dalam membingkai isu Papua. Dengan menghadirkan wawancara dari berbagai pihak, termasuk aktivis lokal, akademisi, dan masyarakat Papua sendiri, Tempo menciptakan ruang untuk suara-suara yang sering kali terpinggirkan dalam diskursus publik. Data-data faktual yang disajikan tidak hanya memperkuat kredibilitas laporan mereka, tetapi juga menjadi alat advokasi yang efektif untuk mendorong pemerintah dan masyarakat luas mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif dalam menangani krisis di Papua.
Peran Tempo sebagai fasilitator opini publik juga terlihat dalam upayanya membentuk wacana yang mendorong resolusi konflik secara damai dan berkeadilan. Dalam setiap pemberitaan, Tempo berusaha tidak hanya mengungkap fakta-fakta yang ada, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang dapat diterapkan. Hal ini menjadikan Tempo lebih dari sekadar media informasi; mereka juga berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial yang berorientasi pada kemanusiaan.
Lebih dari itu, Tempo secara konsisten menegaskan bahwa isu Papua adalah masalah bersama yang membutuhkan perhatian seluruh elemen masyarakat. Dengan menyuarakan permasalahan yang sering kali diabaikan oleh media arus utama, Tempo menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Pendekatan ini memperkuat posisi Tempo sebagai aktor penting dalam advokasi perubahan kebijakan yang lebih manusiawi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Keberanian Tempo dalam membingkai isu Papua sebagai krisis multidimensional yang membutuhkan pendekatan yang mendalam menjadikannya media yang tidak hanya relevan tetapi juga visioner. Dengan terus menyuarakan pentingnya keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap HAM, Tempo memberikan kontribusi nyata dalam membangun wacana yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan Papua.
Penulis: Evantio Yudhistira (Mahasiswa HI UTY & Sekretaris Wilayah LMND DIY)
