Yogyakarta (29/07/2024) – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar Dialog Publik bertajuk “Menalaah Kebijakan Inovasi Haji 2024” pada Sabtu, 27 Juli 2024, di Aula Asrama Haji Yogyakarta. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendorong inovasi dalam kebijakan pelaksanaan haji, khususnya bagi jemaah haji Indonesia.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Kepala Kemenag DIY, Ketua PB HMI MPO, Ketua Badko Jawa Bagian Tengah Timur, dan Ketua HMI MPO Cabang Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Hubul Wathon, Ketua Cabang HMI MPO Yogyakarta, menekankan pentingnya inovasi dalam pelaksanaan haji.
“Ikhtiar ini merupakan langkah HMI Cabang Yogyakarta menjembatani antara pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan haji yang semakin membaik tiap tahunnya. Inovasi adalah kata kunci untuk kemajuan. Semua formulasi telah diupayakan demi kemaslahatan jemaah haji Indonesia. Semoga para pembuat kebijakan dan akademisi yang peduli dengan isu haji memberikan perhatian khusus terkait kuota dan pansus haji,” ujarnya.
Mahfut Khanafi, Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, juga menekankan pentingnya peran HMI sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
“Kami berharap kegiatan dialog tidak hanya membahas isu haji tetapi juga isu-isu lain agar ada proses konfirmasi dan klarifikasi yang berimbang,” katanya.
Peserta Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO di Aula Asrama Haji Yogyakarta.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Yogyakarta, Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., menyambut baik kegiatan ini.
“Kami dari Kanwil Kemenag DIY menyambut baik dialog kebijakan inovasi haji 2024. Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat meluruskan informasi yang keliru terkait pelaksanaan ibadah haji,” ungkapnya.
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang dinilainya banyak menghadirkan inovasi, terutama dalam hal prosedur dan manajemen.
“Kementerian Agama sangat siap mempersiapkan pelaksanaan haji. Hal itu telah ditunjukkan sejak tahun 2022 lalu. Namun, perlu ada ijtihad fikih terkait pelaksanaan haji karena area ibadah tetap sementara jumlah jemaah terus bertambah,” jelasnya.
Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., CIA., menyoroti kompleksitas pelaksanaan ibadah haji, terutama terkait kuota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Kuota nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan distribusi pemberangkatannya tentu sesuai urutan pendaftaran. Terkait tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang, penambahannya merupakan hak prerogatif dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,” terangnya.
Penulis: Putri Dwi Kusuma
